PROPER TRI KOESWINARDI, S.Sos.M.M

                                                                                                PROYEK PERUBAHAN
PEMBERDAYAAN KPMD DALAM RANGKA AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH KECAMATAN ALIAN

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016

KADER DESA
“Penggerak, Prakarsa Masyarakat Desa”

 

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Sebagai Pemerintahan yang membawahi  Pemerintahan Desa, memiliki wilayah kerja terbagi dalam 16 desa  yang merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan di daerah dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh dukungan seluruh jajaran di wilayahnya. Letak geografisnya di wilayah sebelah utara dan selatan membujur dari arah barat ke timur. Adapun letak geografis Kecamatan Alian sebagai berikut :
Sebelah utara      :     Kecamatan Karangsambung
Sebelah timur      :    Kecamatan Padureso dan Kabupaten Wonosobo
Sebelah selatan   :    Kecamatan Kebumen dan Kec. Poncowarno
Sebelah barat      :     Kecamatan Pejagoan

Luas wilayah keseluruhan Kec. Alian adalah 57,75 km²  dengan perincian luas sawah 1.568 Hektar dan sisanya merupakan tanah pekarangan / bangunan, tanah tegalan dan lahan hutan negara. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Alian mayoritas bercocok tanam, sebagian kecil sebagai pedagang, sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan Alian sebanyak 57.523 jiwa (laki-laki 29.124 jiwa dan perempuan 28.399 jiwa). Wilayah administrasi Kecamatan Alian terdiri dari 16      ( enam belas ) desa, yakni ;
Desa KAMBANGSARI, Bojongsari, Krakal, Kalijaya, Karangtanjung, Karangkembang, Kemangguan, Jatimulyo, Tanuharjo, Seliling, Surotrunan, Tlogowulung, Kaliputih, Kalirancang, Sawangan, Wonokromo.

Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

KPMD bisa dikatakan sebagai kader desa yang memegang peranan posisi strategis untuk mengawali implementasi Undang – Undang Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam bahasa yang lain Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) merupakan orang – orang yang sangat dekat dengan masyarakat desa dan pemerintahan desa.

Salah satu fokus pendamping desa adalah memperkuat proses kaderisasi bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dengan tidak tertutup peluang untuk melakukan kaderisasi terhadap komponen masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, pendamping desa dalam melaksanakan tugas pendampingan harus mampu mendorong lahirnya kader-kader desa yang militan dan berjiwa sukarela dalam membangun desanya.KPMD merupakan individu-individu yang dipersiapkan sebagai kader desa yang akan melanjutkan kerja pemberdayaan di kemudian hari.

Oleh karenanya, kaderisasi masyarakat Desa menjadi sangat penting untuk keberlanjutan kerja pemberdayaan sebagai penyiapan warga desa untuk menggerakkan seluruh kekuatan Desa.

 

Dalam konteks pendampingan Desa, KPMD sebagai kader skala lokal Desa tidak menjadi bawahan dari “suprastruktur” Pelaku Pendampingan berjenjang baik pelaku pendampingan yang berkedudukan di pusat dan provinsi, Kabupaten/kota hingga Kecamatan.
 

 

KPMD adalah sub-sistem dari pendampingan Desa secara keseluruhan namun bergerak di lingkup kewenangan skala lokal Desa. Pendampingan yang lebih kokoh dan berkelanjutan jika dilakukan dari dalam secara emansipatif oleh kader-kader desa (KPMD).
 

 

Secara  horisontal,  KPMD  bersama- sama dengan warga melakukan pembelajaran, musyawarah mufatak (deliberasi), dan membangun kesadaran kolektif dalam diri warga desa untuk melaksanakan pembangunan desa.

Secara vertikal, KPMD memfasilitasi para pemimpin Desa untuk berpihak kepada masyarakat desa, memfasilitasi fungsi representasi dalam Musrenbang dan Musyawarah Desa,  memfasilitasi  pelayanan  publik  yang  berkeadilan bagi masyarakat desa, memfasilitasi pengelolaan APBDesa secara berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat  desa (pembiayaan Posyandu, dukungan untuk ketahanan pangan, penyediaan air bersih, dan lain-lain).

Dasar Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah Kecamatan Alian melalui mekanisme musyawarah desa yang selanjutnya ditetapkan dengan  Keputusan Kepala Desa berdasarkan :

1.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

2.  Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 56 tahun 2015 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa Provinsi Jawa Tengah;

TUGAS Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong dengan melibatkan unsur masyarakat yang meliputi :

a.    Kelompok tani
b.    Kelompok nelayan
c.    Kelompok pengrajin
d.    Kelompok perempuan
e.    Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
f.    Kelompok masyarakat miskin dan
g.    Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa meliputi :

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
Pelestarian lingkungan hidup.

Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) meliputi :

Kegiatan musyawarah dusun dalam rangka penggalian gagasan yang akan diusulkan ke musyawarah desa.
Kegiatan musyawarah desa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pembangunan desa dan musyawarah desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa.
Kegiatan musyawarah desa lainnya sesuai dengan agenda desa.
Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Desa /Kecamatan / Kabupaten.

Pertanggungjawaban Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

KPMD wajib mengisi daftar hadir / buku tamu pada saat mengikuti kegiatan musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan;
Ø KPMD wajib mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluran Dana bantuan operasional dengan menggunakan buku
kas bantu sederhana;

Ø Penyusunan Laporan
-  Laporan dibuat informatif, singkat, data terbaru dan sederhana (tanpa cover). Setelah mengikuti kegiatan musyawarah / Rapat,
-  KPMD wajib membuat risalah / hasil keputusan rapat. Isi dari Laporan memuat antara Lain : Tempat dan Tanggal musyawarah / rapat;
Pimpinan Rapat; Peserta rapat dan risalah / hasil keputusan rapat.
- Laporan ditandatangani oleh KPMD yang menghadiri Rapat/Musyawarah;
- Laporan dibuat rangkap 2; satu untuk KPMD dan satu untuk Kabupaten / Kecamatan.

Out Put Dan Indikator Keberhasilan

Out Put (Keluaran)
Laporan risalah dan atau hasil   keputusan rapat beserta lampirannya;
Daftar Usulan penggalian gagasan / potensi desa;

 Indikator Keberhasilan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gotong royong dan swadaya
Terakomodirnya usulan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat;
Terakomodirnya usulan kelompok perempuan, masyakat miskin dan difabel dalam pembangunan desa

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) DESA KAMBANGSARI

Surat Keputusan Kepala Desa Kambangsari Nomor : 411.2/3/KEP/2016 tanggal 4 Maret 2016 Perihal Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Kambangsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen

Menugaskan :

Kepada :

1. Eni Mulyeni Sebagai Koordinator KPMD

2. Ilyas Romdhoni sebagai Anggota KPMD

3. M. Imam Lutfi Imron sebagai Anggota KPMD

4. Sumiyati sebagai Anggota KPMD

5. Agung Juni Anrianto sebagai Anggota KPMD

Artikel Terkini

KPMD ( Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Baca Selengkapnya

PELATIHAN SID TAHAP 3

Baca Selengkapnya